Ayni Zurroh Menyoal Mekanisme Fit and Proper Test Gerinda

MOJOKERTO – Ayni Zuroh, salah satu yang berharap mendapatkan rekomendasi Partai Gerindra untuk ikut dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Mojokerto 2015 mengaku telah menjalani Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan kepatutan) di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra di Perum Pasinan Regency.

Seluruh kandidat mengikuti  Fit and Proper Test hanya satu calon yang tidak mengikuti fit and proper test di DPC Gerindra. Dia adalah calon incumbent yang tak lain Mustofa Kamal Pasa (MKP), yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Mojokerto.

Namun MKP sendiri justru mengikuti Fit and Propertes di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta. ’’Sesuai aturan, seharusnya dia (MKP) ikut fit and proper test di DPC dulu. Tapi pertanyaannya, kenapa pak Mustofa hanya ikut fit and proper test di DPP saja tanpa mengikuti di DPC,’’ kata Ayni Zuroh.

Uji kelayakan dan kepatutan yang di gelar di kantor DPC Partai Gerindra itu, sebagai persyaratan sebelum menjalani fit and propertes di DPP. Meski  hingga saat ini, belum ada satupun calon yang mengantongi rekomendasi dari DPP Partai yang bergambar kepala burung garuda.

’’Anehnya lagi, tiba-tiba DPP memanggil MKP untuk menjalani fit and proper test, sementara calon-calon yang lain tidak dipanggil oleh DPP Gerindra. Akhirnya, saya dan calon yang lain menanyakan ke DPP, baru kemudian DPP memanggil kita untuk mengikuti fit and proper test di DPP,’’ ujarnya.

Bahkan saat DPP memanggil MKP untuk menjalani fit and proper test, DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto justru tidak mengetahui. Meski wewenang untuk memberikan rekomendasi dari DPP, namun prosedur yang seharusnya dilalui di DPC, semua calon harus mengikuti. ’’Untuk fit and proper test yang datang di DPP saya dan MKP, sedangkan calon yang lain kami kurang paham,’’ tambah Zuroh.

Kendati awalnya Zuroh tidak mendapatkan panggilan dari DPP, namun akhirnya beberapa calon diundang untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. ’’Saya berharap, tidak ada seperti itu lagi,’’ tambahnya.

Saat disinggung, kapan rekom turun dari DPP. Zuroh mengaku belum mengetahui. Dirinya mengakui, selama ini telah menyerahkan formulir penjaringan ke sejumlah partai diantaranya Gerindra, PPP, PKS, PPB. ’’Semua partai kita komunikasikan,’’ ucapnya.

Menurut perempuan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD dari PKB, saat menjalani fit and proper test, tim penguji dari DPP Partai Gerindra juga menanyakan tentang visi dan misi, termasuk bakal calon wakil yang akan mendampingi. ’’Termasuk masalah koalisi partai, juga ditanyakan tim penguji,’’ sebutnya.

Dijelaskan, dalam menentukan rekom DPP bakal melakukan rapat pleno terlebih dahulu, yakni mengodok bakal calon yang diusung, termasuk adanya masukan dari DPC dan DPW. ’’Setelah adanya masukan dari DPC dan DPD baru kemudian dilanjutkan ke DPP dan menunggu kebijakan bapak Prabowo Subianto,’’ tukasnya.

Sementara itu, salah satu Wakil Ketua DPC Parta Gerindra Kabupaten Mojokerto Ajik Subagiyo menegaskan, fit and proper test di DPC yang dijalani calon yang berebut rekom, seharusnya mengikuti mekanisme partai. ’’Kalau menurut partai, kita kembalikan kebijakan ke DPP,  DPC sendiri hanya melakukan penjaringan dan mengusungkan calon lewat partai,’’ kata Ajik melalui telepon sellulernya.

Ajik menambahkan, persoalan mengikuti fit and proper test di DPC seharusnya tetap diikuti semua calon, hanya saja waktunya tidak harus bersamaan. Sementara terkait undangan fit and proper test kepada MKP secara diam-diam oleh DPP. Ajik mengaku, DPC tak harus mengetahui karena DPC sebatas melakukan penjaringan yakni mengirim berkas dari penjaringan ke DPD dan DPP.

’’Gak ada masalah, karena pemegang kebijakan adalah DPP. Namun seharusnya tetap ikut fit and proper test di DPC, yang pasti semuanya harus mengikuti mekanisme seperti itu,’’ kata mantan anggota DPRD periode 2009-2014.

Dia menambahkan, proses penjaringan hingga turunnya rekom, tetap mengacu pada hasil rapat pleno. Selain itu, survey yang dilakukan DPP juga ke daerah juga dilalui. Hal itu dilakukan untuk mengetahui elektabilitas seorang calon yang bakal direkom. ’’Untuk teknisnya, biasanya dari tim survey internal partai dan lembaga survey yang independen,’’ pungkas dia. (gie)